Serang, 22 April 2025 —Kepala BRMP Banten hadir dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam yang diselenggarakan oleh Distan Provinsi Banten.

 

Dalam Rakor tersebut, Dr. Ismatul Hidayah menjelaskan bahwa meskipun tugas utama UPBS BRMP Banten adalah memproduksi benih sumber, pihaknya tetap memberikan kontribusi bantuan benih sebanyak 30% dari hasil produksi kepada petani penangkar, termasuk untuk bantuan penanggulangan pasca bencana alam. Saat ini, bantuan 30% dari produksi UPBS telah disalurkan untuk percepatan tanam mendukung swasembada pangan, khususnya sebagian besar untuk Kota Serang, yaitu sebanyak 9 ton untuk lahan seluas 360 ha.

 

Dr. Ismatul juga menyampaikan bahwa BRMP Banten menyediakan beberapa varietas benih padi yang adaptif terhadap kondisi ekstrem pasca bencana, seperti Inpari 30 untuk daerah rawan banjir dan Cakrabuana untuk daerah kering. Varietas lain yang tersedia antara lain Ciherang, Mekongga, Inpari 48, dan Mantap.

 

Rapat Koordinasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan pasca bencana di bidang pertanian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

 

Rakor ini juga menghadirkan perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Banten, Koordinator Penyuluh (Korluh), POPT, dan narasumber dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dan BBWS C3 Banten.

 

Selaku tuan rumah, Dinas Pertanian Provinsi Banten menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Pertanian, korluh, dan POPT untuk meminimalisir dampak bencana terhadap sektor pertanian. “Perlu ada langkah-langkah konkret pasca bencana dan perencanaan kebutuhan benih untuk menjaga produktivitas,” ungkapnya.

 

Kepala Bidang Penanggungan Pasca Bencana Alam Mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Saiful menyampaikan bahwa telah disalurkan sekitar 2.600 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) ke wilayah Kabupaten dan Kota Serang. Ia juga meminta para penyuluh agar segera melaporkan kerusakan infrastruktur seperti bendungan dan melakukan inventarisasi ulang kebutuhan petani.

 

Narasumber pertama dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya pemanfaatan data iklim dan peringatan dini untuk melakukan aksi dini. Meskipun ada penghematan anggaran tahun ini, gerakan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tetap dilanjutkan sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam menjaga keberlanjutan usaha tani.

 

Harli dari BBWS C3 Provinsi Banten menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan seperti bendungan dan saluran irigasi utama di wilayah Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, serta bendungan Karian, Pamarayan, Sindangheula, dan Cilatak. Infrastruktur tersebut sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan melalui ketersediaan air pertanian.

 

Rapat ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun strategi komprehensif menghadapi tantangan bencana alam di sektor pertanian, demi menjaga ketahanan pangan di Provinsi Banten.